News Update
- Bali Mau Dibuka, Sandiaga Tampung Usulan Pelaku Wisata
- Potret Jembatan Kaca Tak Biasa di China
- Kota Ini Lekat dengan Tukang Sayur Bermotor CBR-Ninja 250
- Ini Cara Perbaiki Kualitas Tidur Tanpa Konsumsi Obat
- 5 Makanan dan Minuman yang Tak Disarankan untuk Pengidap Bipolar
- Unik, Ada Masjid Full Color di Tengah Perkampungan Garut
- Melihat Mesin Pencetak Uang Kuno di Galeri Museum Peruri
- Bangkit Lagi, Hotel Bandung dan Saung Angklung Udjo Lakukan Kolaborasi
"Sistem e-Voting, Solusi Biaya Tinggi Pemilu"
Kamis,2013-07-25,14:33:49
(IANnews.id) "![]()
(IANNnews) Jakarta - Selain rawan kecurangan, salah satu problem pemilihan umum di Indonesia adalah biaya sosial politik yang tergolong sangat tinggi. Sebagai gambaran, untuk tingkat pemilihan terkecil yaitu pemilhan kepala desa, diperkirakan perlu dana Rp25 juta untuk sekali penyelenggaraan.
Dan, bila merujuk jumlah desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 76.665 desa, maka biaya pemilihan kepala desa di Indonesia mencapai hampir Rp2 triliun. Nah, sistem e-voting diklaim dapat menghemat 50 persen biaya pemilihan umum.
""Biaya logistik, keamanan, dan efisiensi waktu bisa ditekan biayanya sampai 50 persen dari sistem konvensional,"" jelas Adrari Grahitandaru, Kepala Program Pemilu Elektronik BPPT, di kantornya Jakarta, 24 Juli 2013.
Adrari menjelaskan, biaya logistik yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk surat suara bisa diganti dengan surat suara digital.
""Surat suara e-voting bisa mengurangi potensi surat suara yang rusak sehingga persaingan lebih fair,"" ujarnya.
Efisiensi juga bisa dilakukan dari segi keamanan. Pada sistem konvensional, biaya keamanan meliputi biaya penjagaan logistik dari sebelum sampai sesudah pemungutan suara.
Nah, dengan e-voting tidak perlu lagi dikeluarkan biaya keamanan mengingat data pemungutan suara sudah aman karena data terenkripsi.
""Monitor yang menampilkan surat suara digital (direct record e-voting/DRE) memiliki fungsi audit lock. Jadi alat itu merekam semua data pemilihan. Ketika ada masalah, itu bisa dibuka,"" jelasnya.
Sementara segi waktu perhitungan suara pada pemilihan konvensional yang sering molor sampai dini hari, juga menambah biaya untuk pengamanan dari petugas pemilihan dan otomatis menambah biaya lembur petugas.
""Biasanya penghitungan selesai pukul 22:00 sampai dini hari pukul 03.00. Dengan e-voting hasil sudah bisa diketahui begitu pemungutan di TPS ditutup. Sangat praktis,"" katanya.
Sudah diuji
Sistem e-voting ini sebelumnya pernah diterapkan pada Maret lalu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bedanya e-voting di sini belum mengintegrasikan e-KTP sebagai otentifikasi pemilih.
""Di Boyolali, verifikasi pemilih masih menggunakan surat undangan pencoblosan,"" ungkapnya.
Aplikasi e-voting di Boyolali ketika itu masih dipusatkan pada satu TPS saja, sehingga membuat pelaksanaan kurang efektif. Nah, penerapan e-voting di Desa Mendoyo Dangin Tukad pada 29 Juli nanti lebih dipersiapkan per TPS.
""TPS e-voting akan dibuka di tiap dusun. Karena ada empat dusun, maka ada empat TPS e-voting,"" jelasnya."
Dan, bila merujuk jumlah desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 76.665 desa, maka biaya pemilihan kepala desa di Indonesia mencapai hampir Rp2 triliun. Nah, sistem e-voting diklaim dapat menghemat 50 persen biaya pemilihan umum.
""Biaya logistik, keamanan, dan efisiensi waktu bisa ditekan biayanya sampai 50 persen dari sistem konvensional,"" jelas Adrari Grahitandaru, Kepala Program Pemilu Elektronik BPPT, di kantornya Jakarta, 24 Juli 2013.
Adrari menjelaskan, biaya logistik yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk surat suara bisa diganti dengan surat suara digital.
""Surat suara e-voting bisa mengurangi potensi surat suara yang rusak sehingga persaingan lebih fair,"" ujarnya.
Efisiensi juga bisa dilakukan dari segi keamanan. Pada sistem konvensional, biaya keamanan meliputi biaya penjagaan logistik dari sebelum sampai sesudah pemungutan suara.
Nah, dengan e-voting tidak perlu lagi dikeluarkan biaya keamanan mengingat data pemungutan suara sudah aman karena data terenkripsi.
""Monitor yang menampilkan surat suara digital (direct record e-voting/DRE) memiliki fungsi audit lock. Jadi alat itu merekam semua data pemilihan. Ketika ada masalah, itu bisa dibuka,"" jelasnya.
Sementara segi waktu perhitungan suara pada pemilihan konvensional yang sering molor sampai dini hari, juga menambah biaya untuk pengamanan dari petugas pemilihan dan otomatis menambah biaya lembur petugas.
""Biasanya penghitungan selesai pukul 22:00 sampai dini hari pukul 03.00. Dengan e-voting hasil sudah bisa diketahui begitu pemungutan di TPS ditutup. Sangat praktis,"" katanya.
Sudah diuji
Sistem e-voting ini sebelumnya pernah diterapkan pada Maret lalu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bedanya e-voting di sini belum mengintegrasikan e-KTP sebagai otentifikasi pemilih.
""Di Boyolali, verifikasi pemilih masih menggunakan surat undangan pencoblosan,"" ungkapnya.
Aplikasi e-voting di Boyolali ketika itu masih dipusatkan pada satu TPS saja, sehingga membuat pelaksanaan kurang efektif. Nah, penerapan e-voting di Desa Mendoyo Dangin Tukad pada 29 Juli nanti lebih dipersiapkan per TPS.
""TPS e-voting akan dibuka di tiap dusun. Karena ada empat dusun, maka ada empat TPS e-voting,"" jelasnya."
- 1Toyota Akhirnya Pamer C-HR, Si Penantang Honda HR-V
- 2Lulusan SD Ini Raih Puluhan Juta dari Jual Boneka
- 3Ancaman Serangan Militer Suriah Dorong Harga Emas Naik
- 4Istaka Yakin Jalan Layang Casablanca Rampung Oktober
- 5Harga Minyak Jatuh Karena Kekhawatiran atas Suriah Berkurang
- 6Upah Minimum 2014 Mengacu Dewan Pengupahan
