News Update
- Bali Mau Dibuka, Sandiaga Tampung Usulan Pelaku Wisata
- Potret Jembatan Kaca Tak Biasa di China
- Kota Ini Lekat dengan Tukang Sayur Bermotor CBR-Ninja 250
- Ini Cara Perbaiki Kualitas Tidur Tanpa Konsumsi Obat
- 5 Makanan dan Minuman yang Tak Disarankan untuk Pengidap Bipolar
- Unik, Ada Masjid Full Color di Tengah Perkampungan Garut
- Melihat Mesin Pencetak Uang Kuno di Galeri Museum Peruri
- Bangkit Lagi, Hotel Bandung dan Saung Angklung Udjo Lakukan Kolaborasi
Gedung MK
(IANnews.id) (IANNnews) Jakarta - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengaku terkejut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Perppu MK. Pasalnya, politisi Partai Golkar tersebut awalnya menduga MK akan menolak uji materi tersebut.
"Terus terang saja saya gagal memahami kejadian ini. Saya tidak bisa berkomentar apapun," ujar Hajriyanto, Jumat (14/2).
Menurut Hajriyanto, awalnya dia meyakini bahwa MK akan mengalami semacam dilema dalam menyikapi uji materi atas Undang Undang No 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No 1/2013 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Konstitusi (MK) atau eks Perppu MK tersebut.
Bagaimana mungkin, lanjut Hajriyanto, MK akan menguji UU yang mengenai dirinya sendiri. ''Pastilah akan ada conflict of interest disana, '' ujar dia.
Hajriyanto menuturkan, dugaannya ternyata meleset dan bertentangan secara diametral dengan kenyataan yang terjadi.
Di mana MK mengabulkan uji materi tersebut dan membatalkan seluruh ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 yang berkenaan dengan diri MK sendiri itu karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dampaknya, undang undang yang mengatur mengenai perekrutan calon hakim konstitusi dan pembentukan Majelis Kehormatan MK tidak berlaku.
Di sisi lain, terang Hajriyanto, setiap warga negara memang memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau uji materi UU thd UUD 1945 ke MK. Oleh karena itu MK juga berhak untuk mengujinya.
"Tapi untuk kasus ini kan mengenai diri MK sendiri," imbuh Hajriyanto. Disinilah ia terus mengalami kesulitan untuk memahami langkah MK.
"Terus terang saja saya gagal memahami kejadian ini. Saya tidak bisa berkomentar apapun," ujar Hajriyanto, Jumat (14/2).
Menurut Hajriyanto, awalnya dia meyakini bahwa MK akan mengalami semacam dilema dalam menyikapi uji materi atas Undang Undang No 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No 1/2013 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Konstitusi (MK) atau eks Perppu MK tersebut.
Bagaimana mungkin, lanjut Hajriyanto, MK akan menguji UU yang mengenai dirinya sendiri. ''Pastilah akan ada conflict of interest disana, '' ujar dia.
Hajriyanto menuturkan, dugaannya ternyata meleset dan bertentangan secara diametral dengan kenyataan yang terjadi.
Di mana MK mengabulkan uji materi tersebut dan membatalkan seluruh ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 yang berkenaan dengan diri MK sendiri itu karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dampaknya, undang undang yang mengatur mengenai perekrutan calon hakim konstitusi dan pembentukan Majelis Kehormatan MK tidak berlaku.
Di sisi lain, terang Hajriyanto, setiap warga negara memang memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau uji materi UU thd UUD 1945 ke MK. Oleh karena itu MK juga berhak untuk mengujinya.
"Tapi untuk kasus ini kan mengenai diri MK sendiri," imbuh Hajriyanto. Disinilah ia terus mengalami kesulitan untuk memahami langkah MK.
- 1Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur doa bersama jelang UN
- 2Festival "kue bulan" hadir di Jakarta
- 3BI: masyarakat jangan panik berlebihan terhadap pelemahan rupiah
- 4Pemprov DKI suntik modal Jakpro Rp7,7 triliun
- 5PT MRT: mesin bor terowongan tiba di Jakarta
- 6Sys NS sarankan SBY berkiprah di tingkat internasional
