News Update
- Bali Mau Dibuka, Sandiaga Tampung Usulan Pelaku Wisata
- Potret Jembatan Kaca Tak Biasa di China
- Kota Ini Lekat dengan Tukang Sayur Bermotor CBR-Ninja 250
- Ini Cara Perbaiki Kualitas Tidur Tanpa Konsumsi Obat
- 5 Makanan dan Minuman yang Tak Disarankan untuk Pengidap Bipolar
- Unik, Ada Masjid Full Color di Tengah Perkampungan Garut
- Melihat Mesin Pencetak Uang Kuno di Galeri Museum Peruri
- Bangkit Lagi, Hotel Bandung dan Saung Angklung Udjo Lakukan Kolaborasi
Susun 34 Kementerian, Jokowi Dinilai Ribet
Rabu,2014-09-17,09:28:36
Presiden Terpilih Joko Widodo
(IANnews.id) Jakarta - Keputusan Jokowi-JK membuat komposisi 34 kementerian dengan alokasi 18 pos untuk kalangan profesional dan 16 kursi untuk kader partai koalisi, dikhawatirkan malah akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari.
“Buat apa pakai komposisi segala? Bukannya itu malah akan merepotkan? Sudah pasti anggota kabinet itu harus profesional berbasis kinerja dan keahlian, bukan latar belakang profesi. Dari manapun asalnya, partai atau bukan, ya tetap harus bisa kerja mencapai target kabinet dan membereskan politik di DPR,” ujar Waketum DKN Garda Bangsa, Anas Nasikhin, Rabu (17/9).
Penetapan komposisi kabinet, menurut Anas, seperti memberi batasan pada diri sendiri. Ke depan jika ada kebutuhan untuk melakukan penguatan politik di DPR pasti akan merepotkan.
“Ruang gerak politik presiden dan juga ruang gerak partai koalisi jadi sempit. Belum lagi mikir nyari tambahan partai agar bisa mayoritas minimal di DPR. Bakal makin ribet,” Anas meyakinkan.
Keruwetan yang ditimbulkan dikhawatirkan juga bakal berdampak pada penguatan kinerja kabinet seperti yang dicita-citakan.
“Kalau nanti ujung-ujungnya ribet begitu, saya sebagai Waketum DKN Garda Bangsa akan mengusulkan ke DPP PKB agar PKB tidak usah masuk kabinet sekalian, tapi tetap mengawal suksesnya pemerintahan Jokowi-JK lima tahun mendatang,” ujarnya.
“Buat apa pakai komposisi segala? Bukannya itu malah akan merepotkan? Sudah pasti anggota kabinet itu harus profesional berbasis kinerja dan keahlian, bukan latar belakang profesi. Dari manapun asalnya, partai atau bukan, ya tetap harus bisa kerja mencapai target kabinet dan membereskan politik di DPR,” ujar Waketum DKN Garda Bangsa, Anas Nasikhin, Rabu (17/9).
Penetapan komposisi kabinet, menurut Anas, seperti memberi batasan pada diri sendiri. Ke depan jika ada kebutuhan untuk melakukan penguatan politik di DPR pasti akan merepotkan.
“Ruang gerak politik presiden dan juga ruang gerak partai koalisi jadi sempit. Belum lagi mikir nyari tambahan partai agar bisa mayoritas minimal di DPR. Bakal makin ribet,” Anas meyakinkan.
Keruwetan yang ditimbulkan dikhawatirkan juga bakal berdampak pada penguatan kinerja kabinet seperti yang dicita-citakan.
“Kalau nanti ujung-ujungnya ribet begitu, saya sebagai Waketum DKN Garda Bangsa akan mengusulkan ke DPP PKB agar PKB tidak usah masuk kabinet sekalian, tapi tetap mengawal suksesnya pemerintahan Jokowi-JK lima tahun mendatang,” ujarnya.
- 1Toyota Akhirnya Pamer C-HR, Si Penantang Honda HR-V
- 2Lulusan SD Ini Raih Puluhan Juta dari Jual Boneka
- 3Istaka Yakin Jalan Layang Casablanca Rampung Oktober
- 4Ancaman Serangan Militer Suriah Dorong Harga Emas Naik
- 5Harga Minyak Jatuh Karena Kekhawatiran atas Suriah Berkurang
- 6Batik Sego Pecel dan Batik Seger Arum Khas Madiun